Bagaimana menurut anda, apabila ada sebuah konfrensi yang diikuti 3000 pengusaha
yang mewakili 30 negara diselenggarakan di negara ini tapi dibuka hanya oleh seorang
ketua umum parpol, bukan oleh presiden yang sah di negara ini? Apa kira-kira
agenda terselubung di balik gagasan konfrensi tersebut?
Peristiwa itu terjadi sewaktu Konferensi Pengusaha Tionghoa Sedunia ke-13
yang digelar di Nusa Dua, Bali, Sabtu 26 September 2015. Di dalam konfrensi dua
tahunan itu, tak nampak Presiden Joko Widodo maupun Wakil Presiden Jusuf Kala
hadir. Malah Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarno Putri-lah yang membuka acara
tersebut, layaknya presiden yang sesungguhnya.
Sepuluh hari sebelum konfrensi digelar, yakni pada
tanggal 16 September 2015, tiga direktur utama bank terkemuka Indonesia datang
ke Beijing bersama dengan Meneg BUMN Rini Soemaro. Ketiga bank tersebut
diantaranya: Bank Mandiri, Bank BRI, dan Bank BNI diberi suntikan dana (baca:
dicaplok) oleh China Development Bank (CBD) senilai Rp 42 triliun. Padahal kondisi bank tersebut dalam keadaan
sehat. (Sumber: detikFinance).
Rini, yang dua kali menjabat Meneg BUMN, yakni di era
kepemerintahan Megawati dan di era Presiden Jokowi sekarang ini, oleh banyak
kalangan sering disebut-sebut sebagai agen perantara kebangkitan
Indonesia-Tiongkok. Rini dianggap tokoh kunci penghubung utama antara
pemerintah Indonesia dengan para taipan Tionghoa.
Dan, entah dalam kapasitas apa, Megawati juga memberikan keynote speech dalam acara tersebut. "Indonesia masih tetap dilihat,
didengar oleh banyak kalangan masyarakat dari China overseas," ucapnya
saat memberikan sambutan singkat. (www.beritasatu.com)
Ketika Megawati menjadi presiden sudah nampak
kedekatannya dengan Cina daratan dan Cina rantau yang sekarang menjadi kekuatan
ekonomi di kawasan Asia. Kekuatan global sekarang bergeser ke kawasan
Asia-Pasific dengan episentrumnya ada di Cina.
Kekuatan ekonomi Cina rantau (Chinese Oversease), GDP nya sudah melampaui Cina daratan. Hampir
semua negara di kawasan Asia, terutama Asia Tenggara, ekonomi dan bisnisnya
sudah berada di tangan konglomerat Cina. Bahkan di beberapa negara Asia, Cina rantau
sudah masuk ke ranah politik, seperti di Thailand, Malaysia, Singapura, Pilipina,
dan Indonesia.
Kita bisa lihat sejak Orde Baru, di era Soeharto
kalangan Cina rantau sudah berpenetrasi dalam kekuasaan Soeharto. Di bawah Sudana
Salim atau yang dikenal Liem Sioe Liong,
para taipan Tionghoa menjadi salah satu pilar kekuasaan Soeharto, dan dipercaya
membangun perekonomian Indonesia. Namun, semuanya berakhir dengan
malapetaka. Pada tahun l998, akibat krisis ekonomi, kalangan Cina rantau ini
semua lari ke Singapura berikut uang yang mereka miliki.
Di era Megawati, penetrasi kalangan Cina rantau ini
semakin jauh lagi terhadap kekuasaan Mega. Melalui lobi-lobi, Mega mendatangi Peking
(sekarang Beijing) guna menandatangai penjualan 'gas tangguh' dengan harga yang
sangat murah. Mega juga menjual aset negara yang paling penting dan sangat
strategis, yaitu Indosat kepada Singapura, yang merupakan pusat Cina rantau.
Gayung pun tersambut. Pidato Megawati dalam konfrensi itu merupakan bagian
dari skenario kebangkitan “Poros Indonesia-Tiongkok”, melanjutkan “Poros
Jakarta – Peking” yang dulu digagas Presiden Soekarno ayahnya. Penggagas
konfrensi, Mochtar Riady pemilik Lippo Grup dalam acara tersebut mengajak 3000
pengusaha Tionghoa yang tersebar di seluruh dunia itu untuk berinvestasi di
Indonesia.
(theglobal-review.com)
Mengingat situasi ekonomi dunia saat ini memang tengah mengalami
keterpurukan, Mochtar Riady mengajak pengusaha Tionghoa melakukan kerja sama
dengan mengumpulkan modal bersama dalam berinvestasi.
Gagasan urunan investasi inilah nampaknya yang mejadi gagasan pokok konfrensi
tersebut. Riady juga mengisyaratkan bahwa bidang properti dan tambang batubara
merupakan potensi sumberdaya alam yang kiranya perlu jadi prioritas dalam
berinvestasi di Indonesia. Sepertinya, Riady paham betul simpul-simpul
jaringan bisnis etnis Cina mana saja yang siap dia gerakkan untuk menguasai
ketiga bidang investasi tersebut di tanah air kita ini.
Sejak 1967 sampai sekarang, pengusaha Tionghoa dari Singapura, Hongkong,
dan Taiwan, masih merupakan penanam modal terbesar di Indonesia. Modal yang
mereka tanam di Indonesia lebih besar dari penanaman modal Jepang, Inggris,
maupun Amerika Serikat.
Kalau kita mau cermati, hal ini menunjukkan betapa jaringan investor Cina
telah menjangkau ke dalam perekonomian Indonesia melalui cara-cara penanaman
modal asing. Strateginya adalah, pertama-tama para investor itu mendirikan
perusahaan di Hongkong atau Singapura untuk memanfaatkan sumber-sumber modal
etnis Cina global, kemudian mengembangkan jalinan dengan berbagai jaringan
bisnis Cina di dalam negeri.
Meskipun terdiri dari aneka ragam etnis yang berbeda-beda, namun untuk
urusan bisnis, orang-orang Cina rantau ini ternyata cukup kompak dan solid.
Bahkan seorang pakar masalah Cina Aihwa Ong, menggambarkan adanya rasa
kebersamaan terhadap yang apa yang dia istilahkan sebagai “Identitas
Transnasional.”
Agaknya, Mochtar Riady dan mitra-mitra strategisnya tahu betul bahwa rasa
kebersamaan atas dasar identitas trans-nasional etnis Cina yang menembus
batas-batas negara merupakan aset strategis yang bisa digalang untuk menanam
investasi di Indonesia.
Sedemikian rupa besarnya pengaruh jaringan bisnis regional Cina di Asia
Timur dan Asia Tenggara, termasuk di Indonesia, pemerintahan Cina daratan di Beijing
pun menyadari potensi finansial yang dimiliki kelompok Cina rantau ini. Maka di
sinilah kebijakan double standard
pemerintah Cina diterapkan terhadap para taipan rantau tersebut.
Dari sudut pandang ideologis Partai Komunis Cina, para taipan lintas negara
ini sebenarnya merupakan musuh negara akibat kekayaan yang mereka miliki itu.
Pemerintah komunis Cina menggolongkan para taipan ini ke dalam “kelas
kapitalis.” Tapi ini hanya berlaku untuk konsumsi dalam negeri saja. Ke luar
negeri, pemerintah Cina justru bersikap lunak, bahkan cenderung melindungi
kelas kapitalis ini.
Sehingga sejak 1984, pemerintah Cina menerapkan kebijakan untuk melindungi
apa yang mereka istilah sebagai Hoakiau
atau overseas China, yaitu warga Cina
yang berada di luar negeri namun tetap memiliki ikatan dengan leluhurnya di
Cina Daratan. Termasuk para taipan rantau tersebut seperti Mochtar Riady, Liem
Soe Liong dan Eka Cipta berada dalam perlindungan otoritas politik Cina.
Pengusaha Tionghoa Indonesia ini dimasukkan dalam kategori orang-orang yang
punya potensi keuangan. Dengan kata lain, otoritas politik dan angkatan
bersenjata Cina mendukung dari belakang layar, sedangkan para taipan ibaratnya
merupakan pasukan penyerbu yang ditugaskan untuk membuka lahan-lahan baru untuk
kepentingan nasional Cina.
Setidaknya itulah agenda tersembunyi Ketua Umum PDIP Megawati Sukarnoputri bekerjasama
dengan Mochtar Riady ketika menggagas Konferensi Pengusaha Tionghoa Sedunia ke-13
di Nusa Dua Bali. Akankah Presiden Joko Widodo tetap berperan sebagai “petugas
partai” menyikapinya?
Megawati bersama Mochtar Riady menggagas Poros Jakarta Peking Jilid 2,
akankah Presiden Joko Widodo tetap berperan sebagai “petugas partai”
menyikapinya?
0 Response to "Membongkar Poros Megawati – Taipan Tionghoa"
Posting Komentar